Info Terkini

Kemenkum HAM Sosialisasikan Pola penanganan Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial

Kantor Kementerian hukum dan hak asasi manusia RI wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat Rabu (1/6) menggelar Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM tentang Pola Penanganan Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial di Indonesia. 

Pada kesempatan tersebut Bupati Bima yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Drs. H. Muzakkir, M.Sc mengatakan, "Eksploitasi seksual khususnya pada anak juga berkaitan erat dengan peredaran Narkoba. Fakta di tingkat pusat menunjukkan bahwa banyaknya kasus kekerasan terhadap anak mendorong pemerintah mengambil tindakan tegas dengan menerapkan kebijakan darurat kekerasan seksual pada anak". Kata Muzakkir.

Menurutnya, "Pemerintah terus melakukan upaya – upaya dalam mencegah, memberantas dan menghukum pelaku tindak pidana perdagangan seks anak antara lain dengan menyediakan informasi bahwa setiap anak korban eksploitasi seks komersial berhak untuk mendapat perlindungan Hukum dan HAM. 

Dirinya berharap, kegiatan seperti ini menghasilkan rekomendasi kebijakan guna membangun dan meningkatkan kerjasama antara stakeholder yang terkait dalam penanganan anak korban eksploitasi seks komersial.

Panitia pelaksana yang juga Kepala Bidang HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTB Wayan Puspa, SH, MH dalam laporannya mengatakan, "kegiatan ini ditujukan untuk menyamakan persepsi bagi para penegak hukum maupun instansi terkait. Juga mendorong peran masyarakat terhadap hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM yang dilakukan di tingkat kabupaten dan kota untuk menangani anak korban Eksploitasi seks komersial. 

Wayan menambahkan, "Agar sosialisasi ini tepat sasaran, peserta yang diundang terdiri dari 35 orang yaitu 9 orang aparat penegak huku, 18 aparatur pemerintah dan 8 orang perwakilan masyarakat
Pada sesi diskusi, narasumber Suez Rizal, SH yang memaparkan materi Pola Penanganan Korban Eksploitasi Seks Komersial di Indonesia mengatakan, "bentuk praktik eksploitasi seks komersial anak dapat berupa pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan seks anak dan pariwisata seks anak.

Oleh karena itu lanjutnya, "semua pihak harus mewaspadai para pelaku kejahatan seksual ini. Disamping itu perlu berhati-hati terhadap perilaku atau kegiatan yang dapat menyebabkan resiko terhadap anak . 

Aspek lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah semua pihak perlu bicara dan jangan tidak mempedulikan keadaan yang ada serta melaporkan kepada aparat berwajib bila terdapat kejanggalan terhadap anak, baik kepada polisi maupun kepada lembaga pelayanan dan perlindungan anak. 

Dari sisi pemerintah, perlu merumuskan satu kebijakan pelindungan anak yang menunjukkan bahwa negara peduli akan hak-hak dasar anak. Disamping itu elemen masyarakat lokal dan masyarakat adat perlu diperkuat di mana tokoh agama juga perlu dilibatkan sehingga mereka bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat secara luas". Urainya. (Humas Pemkab Bima 01)

Simulasi CAT Online

  • Petunjuk Penggunaan CAT :
  • Simulasi CAT ini dirancang hanya untuk membiasakan calon peserta seleksi untuk mengerjakan dengan computer
  • Terdapat perbedaan antara simulasi ini dengan system CAT yang digunakan untuk seleksi CPNS sesungguhnya
  • Simulasi CAT ini dirancang semudah mungkin
  • Setelah membaca soal dan pilihan jawaban, peserta dapat klik tombol ‘SIMPAN & LANJUTKAN’ untuk menjawab, atau ‘LEWATKAN SOAL INI’ untuk menuju ke soal berikutnya
  • Peserta simulasi dapat klik angka di bawah untuk kembali ke soal yang ingin dijawab atau diperbaiki jawabannya
  • Klik ‘MULAI’ untuk memulai mengerjakan soal

    Selengkapnya, klik disini :)

Pemda Se-NTB Studi Banding Pengentasan Kemiskinan di Bantaeng


Sebanyak 60 orang peserta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dari 10 kabupaten/kota Se- Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipimpin oleh Wakil Gubernur NTB H.M. Amin SH, M.Si mengadakan studi komparatif pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan yang berlangsung mulai tanggal 23 sampai dengan 25 Mei yang dikoordinasikan Bappeda Provinsi NTB ini diisi beberapa rangkaian kegiatan antara lain penerimaan rombongan oleh Bupati Bantaeng Prof. Dr. H. Nurdin Abdullah M.Agr Selasa (24/5) di Balla Lompoa Kabupaten Bantaeng.

Usai penerimaan, Tim selanjutnya menuju Kantor Bupati Bantaeng untuk melakukan tatap muka dan diskusi berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan strategi pengentasan kemiskinan yang telah berhasil di direalisasikan kabupaten ini.
Wagub Amin dalam pengantarnya menyampaikan, " Kabupaten Bantaeng dipilih karena merupakan salah satu daerah yang cukup berhasil dalam meningkatkan taraf ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pelayanan publik, membawa kemajuan yang cukup berarti bagi masyarakat".

Wagub menambahkan, "meskipun NTB juga memiliki tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi seperti Bantaeng, tetapi pertemuan ini penting untuk berbagi informasi yang berkaitan dengan strategi pengentasan kemiskinan". Ungkapnya.

Berdasarkan hasil diskusi dengan jajaran pemerintah Bantaeng yang berlangsung di ruang pertemuan Bupati, Wagub mengatakan, "pelayanan publik, tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta integritas pemerintahan yang sangat bagus di Kabupaten Bantaeng menjadi pelajaran penting bagi NTB".

Pada kesempatan pertemuan dengan para Wakil Bupati, Kepala Bappeda dan SKPD terkait, Bupati Bantaeng Prof. Dr. H. Nurdin Abdullah M.Agr dalam pemaparannya mengatakan bahwa Kabupaten Bantaeng yang di juluki Buta Tuo Berkarya (kota tua berkarya) seluas kurang lebih 395,83 km² atau 0,87 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

"Dari aspek pemerintahan, Bantaeng terdiri dari 8 kecamatan, 46 desa dan 21 kelurahan dengan jumlah penduduk 192 ribu jiwa. Keunggulan komparatif Kabupaten Bantaeng antara lain berada di lereng Gunung Lompobattang, merupakan kota tua yang berumur lebih dari 700 tahun serta kesuburan yang tinggi serta m budaya pendidikan yang maju.

Dengan luas wilayah yang relatif kecil tersebut maka strategi yang dikembangkan oleh Kabupaten Bantaeng yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian antara lain adalah mengembangkan strategi pertanian dengan menjadikan bantaeng sebagai kabupaten penghasil benih berkualitas yang berbasis teknologi.

Untuk mendukung kebijakan ini, Nurdin menggandeng universitas terkemuka seperti Unhas, Badan Pengkajian dan penerapan teknologi (BPPT) dan universitas tempatnya menimba ilmu di Jepang.

Hasilnya, kata Nurdin, Bantaeng mampu melesat menjadi Kabupaten yang menghasilkan produksi benih 5 ton per hari, penerapan teknologi varietas padi legowo 21 dengan 82 hari panen, serta produksi sayur-sayuran berkualitas ekspor yang disuplai ke Sulawesi Barat, Kalimantan serta beberapa wilayah lainnya". Papar Kandidat kuat Gubernur Sulsel ini.

Sementara itu, Wakil Bupati Bima Drs. Dahlan M. Noer di sela pertemuan mengatakan, "salah satu kunci keberhasilan Kabupaten Bantaeng dalam pengentasan kemiskinan adalah pada jaringan (networking) yang luas baik dengan Perguruan tinggi terkemuka, lembaga riset dan negara maju seperti Jepang".

Aspek lain dibalik keberhasilan Bupati Nurdin memimpin Bantaeng adalah diawali perencanaan pembangunan yang sistematis, fokus pada persoalan respon yang cepat terhadap kebutuhan publik". Urai Wabup Dahlan.

(humas 01)

Perangi Narkoba, Sejumlah Elemen Ikuti Deklarasi



Untuk menangkal dampak buruk peredaran Narkotika dan Obat-obatan terlarang (Narkoba) di Kabupaten Bima, Jumat (20/5) Pemerintah Kabupaten Bima, bekerjasama dangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bima yang didukung sejumlah elemen menggelar Deklarasi Anti Narkoba yang dirangkai dengan Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM) XIII tahun 2016 dan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-108 di lapangan Desa Rupe Kecamatan Langgudu.

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri yang didampingi Wakil Bupati Drs. Dahlan M. Noer, ketua DPRD Hj. Murni Suciyati , Unsur FKPD Kabupaten Bima, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bima AKBP Julmadi mengikuti pembacaan deklarasi anti Narkoba bersama para pelajar, unsur pemuda dan undangan.

Bupati Indah dalam sambutannya mengatakan "untuk mendukung secara optimal pemberatasan Narkoba, pemerintah daerah bekerjasama dengan Badan Narkoba Nasional Kabupaten Bima melakukan Deklarasi Anti Narkoba.

Menurut Bupati, "deklarasi ini merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam memerangi Narkoba karena telah terbukti merusak karakter manusia, fisik dan merusak kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan bangsa". Terang Bupati.

Penyalahgunaan narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara manapun. Daya rusaknya luar biasa. Merusak karakter manusia, merusak fisik, dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan bangsa.

"Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna Narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan, dan pada Tahun 2015 diperkirakan angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 4,1 juta orang (2,2%). Kerugian material diperkirakan sebesar lebih kurang Rp 63 triliun". Terang Bupati.

Dengan daya rusak seperti itu, kata Bupati Indah, "tidak ada pilihan lain bagi kita untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Perang ini memerlukan kerjasama semua pihak, tidak hanya Badan Narkotika Nasional (BNN), namun semua pihak harus turun tangan untuk membantu melawan kejahatan narkoba. Dan kita harus bersama-sama menata langkah kita". Jelasnya.

Aspek lainnya yang perlu mendapatkan perhatian kata Bupati adalah peningkatan upaya terapi dan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba serta mendorong efektifitas penegakan hukum dengan menindak tegas bandar, pengedar dan para pemain besar". Tegas Bupati.
Menutup sambutannya, Bupati Indah mengatakan semua elemen perlu lebih mengintensifkan langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba secara terukur dan berkelanjutan.

Acara dilanjutkan dengan Pembacaan deklarasi dilakukan oleh perwakilan pelajar SMAN Langgudu, BKPRMI, Pramuka dan unsur lainnya. Deklarasi Gerakan Anti Narkoba tersebut berisi beberapa poin antara lain mendukung pemerintah dalam upaya pencegahan dan Pemberantasan , Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), mendukung agar penyalaguna dan pecandu narkoba yang melapor ke istitusi penerima wajib lapor tidak dituntut pidana dan mendapatkan layanan rehabilitasi.
Poin lainnya adalah mendukung pemberian hukuman seberat beratnya kepada bandar dan pengedar gelap Narkoba serta mendorong seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Deklarasi diakhiri dengan penanda tanganan spanduk anti Narkoba oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, FKPD, Kepala BNN Kabupaten dan Camat Langgudu. (humas 01)

Pemkab Bima Canangkan BBGRM

Pelepasan Balon menandai Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM) XIII tahun 2016 oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri Jumat, (20/5) di lapangan Desa Rupe Kecamatan Langgudu.

Pencanangan tersebut dirangkaikan dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-44, Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-108 dan Deklarasi Anti Narkoba Tingkat Kabupaten Bima.
Bupati Bima hadir bersama Wakil Bupati Drs. Dahlan M. Noer, ketua DPRD Hj. Murni Suciyati dan Pimpinan beserta anggota DPRD, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bima, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Raba Bima, kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) NTB, BNN Kabupaten Bima, kepala SKPD, para Camat, Sekcam, Kepala-kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPMD, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Para Pemuda dan insan pers.

Bupati Indah mengatakan "Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun, merupakan wahana bagi peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan kemitraan antara masyarakat dan pemerintah, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.

Dijelaskan Bupati, "BBGRM diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. 

Tema Bulan Bhakti Gotong Royong Tahun ini “Dengan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kita Daya Gunakan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa Sebagai Mitra Pemerintah Desa”.

Tema ini kata Bupati,
membawa pesan yang kuat bahwa BBGRM merupakan satu wahana untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Kegiatan ini juga lanjut Bupati ditujukan untuk meningkatkan kemitraan antara masyarakat dan rintah dalam pelaksanaan pembangunan serta mendorong peningkatan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap hasil pembangunan.

Berkaitan dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-44 PKK tingkat Kabupaten Bima tahun 2016, Bupati Indah mengatakan, "gerakan pemberdayaan dan kegiatan PKK dengan 10 program pokok ditujukan untuk memberdayakan keluarga dalam mencapai kesejahteraan keluarga.

"Berkaitan dengan HKG PKK ini Bupati berharap agar TP. PKK dapat lebih meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mendukung program kerja pemerintah untuk mewujudkan visi Terwujudnya pembangunan Kabupaten Bima yang Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal (RAMAH) yang khusus dijabarkan di dalam misi pembangunan pada Poin lima yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan". Urai Bupati Indah. 

Sebelumnya, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMDes) Kabupaten Bima Abdul Wahab Usman SH, M.Si dalam laporannya mengatakan, pengelolaan dana desa menjadi titik berat perhatian pemerintah daerah. 

"Melalui skema dana desa, pembangunan tetap dilaksanakan melalui pola swakelola yang mengedepankan swadaya dan gotong royong masyarakat. Artinya, katakanlah ada proyek membangun jembatan dengan dana desa maka harus dilakukan dengan gotong-royong. Inilah semangat yang terus didorong". Terang Wahab.

Wahab menambahkan, setelah pencanangan, nanti Bupati dan Wabup akan turun ke desa-desa dalam rangka membangkitkan dan memompa semangat masyarakat desa untuk menyelesaikan kegiatan kegiatan yang ada di desa. "Tentu kita kaitkan dengan pencairan dana desa yang bersumber dari APBN pada awal Bulan Juni". Tutupnya.

Prosesi pencanangan BBGRM XIII ditandai dengan pelepasan balon. (humas 01)